Arsip Bulanan: Desember 2014

Sejarah berdarah Sambas

“marilah kita melihat sejarah dari sudut pandang mencari ibrah bukan mencari siapa yang salah”.KOMPASRabu, 20 Desember 2000KONFLIK ETNIS DI KALIMANTAN BARAT BAK LUKA YANG TAK SEMBUH-SEMBUHSEJAK akhir tahun 1962, pertikaian etnis sepertinya sulit terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Sekalipun sudah ribuan nyawa manusia yang tidak berdosa melayang, puluhan ribu tempat  tinggal dan tempat usaha hangus dibakar, namun bibit konflik itu terus saja membara. Bahkan, dalam empat tahun ini tercatat telah empat kali meletus kerusuhan besar, sedangkan yang kecil tidak bisa dihitung lagi.Setiap kali terjadi pertikaian etnis pasti dijumpai perlakuan yang tidak manusiawi terhadap korban. Bayangkan saja, setelah tewas dibunuh, lawan dari etnis berlainan tersebut memenggal tubuh korban  menjadi beberapa potong. Kepalanya ditenteng dan dipamerkan di jalan raya, atau ditendang seperti bola. Anehnya, pelaku pun tampak sangat berbangga serta bergembira dengan tindakan itu. Nyawa manusia seolah  menjadi tidak berharga di hadapan mereka yang bertikai.Kesepakatan perdamaian selalu digalakkan pejabat setempatserta pemimpin dari kelompok yang bertikai. Namun, semua itu hanya manjur sesaat. Kalau terjadi lagi senggolan kendaraan bermotor, perkelahian antarwarga yang melibatkan warga yang kebetulan beretnis Melayu atau Dayak dengan Madura, kerusuhan tersebut berpotensi meletus kembali. Persoalan antarpribadi dengan mudah sertacepat dapat berubah menjadi konflik antar-etnis. Dalam sekejap konflik pun menjalar ke berbagai kawasan. Semua itukarena luka batin yang diderita selama ini belum mampu tersembuhkan, sehingga masyarakat juga dengan mudah terprovokasi dalam solidaritas sosial yang sempit.BERDASARKAN catatan Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie, GuruBesar Sosiologi Universitas Tanjungpura (Untan), konflik etnis di Kalbar sudah terjadi 12 kali. Sepuluh kali melibatkan Dayak dengan Madura,  yakni pada tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1977, 1979, 1983, 1996, 1997 dan 1999. Sekali antara Dayak dengan Tionghoa, yakni 1967. Kemudian dua kali Melayu dengan Madura, yakni tahun 1999 dan 2000.Dari ke-12 kali konflik etnis tersebut, yang terdahsyat adalah pertikaian Dayak dengan Madura pada tahun 1996 dan 1997. Saat itu konflik yang berawal dari Kampung Sanggau Ledo menyebar ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Sambas, kemudian meluas hingga ke Kabupaten Pontianak, Sanggau dan Kodya Pontianak. Tragisnya, di mana dan kapan pun anggota dari kedua kelompok etnis ini bertemu cenderung saling kontak fisik atau saling membunuh.Setelah itu, menyusul pertikaian antara Melayu dan Dayak dengan Madura di Kabupaten Sambas pada tahun 1999. Konflik yang ini menjadi lebih parah, sebab ribuan masyarakat Madura di Sambas harus diungsikan ke berbagai lokasi di Kodya Pontianak dan Singkawang. Dan hingga kini,  pengungsi tetap dibiarkan bertahan dalam kamp pengungsian dan rumah keluarga sekaligus bergulat dengan 1.001 penderitaan.Keinginan kembali ke Sambas pun ditolak penduduk asli. Relokasi yang dijanjikan pemerintah, baru sebagian kecil yang direalisasikan. Rekonsiliasi antara masyarakat Dayak, Melayu dengan Madura terkesan diambangkan penguasa, sehingga pengungsi Sambas benar-benar berada di dalam ketidakpastian masa depan.Lebih menyakitkan lagi, ketika persoalan yang satu belum tuntas, lalu meletus lagi pertikaian yang sama yang melibatkan Melayu dan Madura di Kota Pontianak pada 25-27Oktober 2000. Peristiwa ini seolah ikut memupuskan harapanpengungsi Sambas untuk melakukan rekonsiliasi dan kembali ke tempat asalnya di Kabupaten Sambas.”Sepertinya ada pihak tertentu yang tak rela melihat masyarakat Melayu, Dayak dengan Madura di Sambas berdamai. Sebab fakta yang ada selama ini selalu memperlihatkan bahwa setiap kali pemuka masyarakat dari ketiga suku hendak tercapai kesepakatan, tiba-tiba saja meletus konflik baru baik berskala kecil maupun besar,” tutur Muniran, tokoh masyarakat Madura.Harus diakui, semakin beruntunnya konflik etnis di Kalimantan Barat, khususnya selama empat tahun terakhir, telah melahirkan bibit permusuhan antarkelompok masyarakat begitu subur berkembang. Benih kecurigaan telah bertebaran di mana-mana. Masyarakat sendiri semakin sulit membedakan persoalan pribadi maupun kelompok. Suasana hidup di  Kalimantan Barat, khususnya di KabupatenSambas, Bengkayang, Landak, Pontianak dan Kota Pontianak pun menyerupai api dalam sekam.Apabila dirunut ke belakang, sebetulnya masyarakat Madura dan Kalimantan Barat memiliki hubungan sejarah. Pada awal abad ke-18 saat  perang melawan Kerajaan Riau, sejumlah sukarelawan asal Madura yang tergabung dalam pasukan Kerajaan Mataram secara khusus ditugaskan ke Kalbar untukmembantu Kerajaan Sambas. Setelah pertempuran berakhir, sejumlah sukarelawan Madura tidak bersedia kembali ke tanah asalnya. Mereka memilih bertahan di Sambas, lalu menikah dengan gadis Melayu setempat.Kedatangan berikutnya pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1902. Setelah itu, eksodus masyarakat Madura secara swakarsa tersebut makin  marak hingga saat ini. Di Kalbar, mereka umumnya bekerja sebagai petani, buruh kasar, peternak dan pedagang. Pilihan pekerjaan ini  disebabkan tingkat pendidikan mereka rata-rata tidak tamat Sekolah Dasar (SD).Di mata penduduk asli Kalbar, masyarakat Madura dinilai rajin, ulet dan terampil dalam memelihara tanaman serta hewan. Seekor sapi yang sebelumnya sangat kurus, setelah dipelihara serta dirawat orang Madura  selama beberapa pekan, langsung gemuk. Maka tak heran, kalau kebutuhan daging sapi di Kalbar sebagian besar dipasok masyarakat Madura setempat.Di balik kelebihan ini, ternyata masih ada sederetan perilaku yang dinilai penduduk Kalbar sebagai hal yang negatif. Hal tersebut antara lain selalu menggunakan senjata tajam dalammenghadapi atau menyelesaikan konflik. Dan bagi penduduk asli, kalau salah seorang warganya terkena senjata tajam, maka harus diselesaikan secepatnya dengan upacara adat setempat, baik berupa pendinginan darah maupun  pergantian biaya obat-obatan. Di samping itu, pelakunya menjalani proses hukum.”Inilah yang sering menjadi masalah, sebab orang Madura selalu tidak bersedia menjalani hukum adat. Bahkan, ketika pelakunya sudah ditahan polisi pun, mereka berusaha dengan segala cara supaya pelaku dibebaskan. Akibatnya, timbul kekecewaan dari keluarga serta kerabat korban. Mereka lalu membalasnya dengan melukai atau membunuh pelaku  atau kerabat pelaku. Kemudian meletuslah kerusuhan,” tutur Slamet AG (62), pensiunan Polri. Lelaki asal Bantul, DI Yogyakarta ini sudah sekitar 30 tahun bertugas di Kalbar.Arogansi lain dari beberapa warga Madura, tambah Prof Dr Syarif  Ibrahim Alqadrie, adalah cenderung membiarkan hewan piaraannya memasuki kebun milik orang lain. Batas lahan atau tanah pun digeser  semaunya. Kalau ditegur pemilik tanah yang dirugikan, langsung diancamnya dengan senjata tajam. Hasil pertanian dan barang dagangan orang lain pun diambil sesuai kehendaknya.”Kalau dituduh mencuri, mereka berkilah bahwa pencurian hanya dapat dilakukan pada malam hari.Sedangkan pengambilan barang itu dilakukan siang hari,” tutur Syarif Ibrahim yang sudah beberapa kali meneliti  kerusuhan sosial di Kalbar. Pelaku, katanya, umumnya mereka yang baru datang dari kampung asalnya di Madura.”Maka, kerusuhan sosial di Sanggau Ledo, Sambas atau konflik etnis lainnya yang berskala kecil maupun besar selama ini di Kalbar adalah akumulasi dari kemarahan, kekecewaan, kebencian, keterhinaan, keterhimpitan, kepedihan maupun ketidakberdayaan. Hal itu merupakan implikasi dari semua pengalaman pahit yang dialami selama ini lewat berbagai perilaku preman yang menyakitkan,” tambahnya.Kendati demikian, persoalan yang timbul adalah mengapa terjadi  penyamarataan terhadap setiap warga Madura? Tragisnya lagi, mereka  yang tidak bersalah atau beberapa perempuan atau lekaki Melayu dan Dayak yang sudah terasimilasi dalam perkawinan ikut menjadi sasaran  kebrutalan massa, serta dilarang menetap di Kabupaten Sambas.”Terus terang, saya jadi tak mengerti lagi dengan kerusuhan di Sambas  tempo hari. Bayangkan, saya ini orang Melayu yang kebetulan beristrikan orang Madura. Tetapi, dalam kerusuhan Sambas, rumah kami dibakar oleh orang Melayu. Bahkan, sampai sekarang dilarang kembali ke Sambas. Apa salah kami?” tegas Thamrin (48), ayah enam anak yang kini menderita cacat pada kedua tangannya. Dia bersama keluarganya sedang pengungsi di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Di Sambas, mereka menetap di Desa Kawakan, Kecamatan Sejangkung.Sejumlah masyarakat Madura mengakui ada sejumlah sesamanya yang agak kurang menyatukan diri dengan lingkungan masyarakat Kalimantan Barat. Namun, kenyataan ini tidak bisa digeneralisasikan semua warga Madura. Masih banyak orang Madura yang bersikap akomodatif, toleransi dan  selalu bersahabat dengan masyarakat suku lain di Kalbar.Akar persoalan, kata mereka, terletak pada tak adanya kepastian hukum.  Kalau terjadi kecelakaan, pencurian atau perkelahian, aparat penegak hukum tidak serius menindaknya. Bahkan, memberi peluang bagi pelaku  terbebas dari segala tuntutan hukum. Sebagai kompensasi, mereka diberikan sejumlah uang.”Bagi orang Madura, tawaran polisi ini pasti langsung disambut baik. Sebab tahanan dan penjara dalam pandangan orang Madura adalah  menyakitkan dan memalukan. Mereka rela menjual sapi beberapa ekor, yang penting sanak keluarganya dibebaskan,” kata Haji Ramini, Ketua  Ikatan Keluarga Korban Kerusuhan Sambas (IK3S).”Jadi, kalau mau jujur, aparat penegak hukum merupakan penyebab dari semua tragedi berdarah di Kalbar. Kalau oknum-oknum yang sering mengganggu ketenangan dan keharmonisan warga ditangkap, dan diadili, kemudian hukum pun benar-benar ditegakkan, takkan mungkin kasus yang menyerupai pembasmian etnis ini terjadi terus-menerus,” tambahnya.Salah satu bukti kasus Pontianak 25-27 Oktober 2000 lalu. Kasus itu hingga kini sepertinya hendak didiamkan, sebab belum satu pelaku utama atau provokator yang ditangkap atau diseret ke pengadilan. Sebanyak 13 berkas perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pontianak pertengahan November 2000 silam, dengan pelakunya adalah mereka yang kedapatan membawa senjata tajam saat sweeping aparat TNI/Polri.”Ketidakseriusan aparat Polri dalam mengusut, menangkap sekaligus menghukum pelaku serta dalang kerusuhan, berartimenyimpan bom waktu bagi masyarakat Kalbar. Sebab, tidak tertutup kemungkinan, peristiwa yang sama meletus kembali di waktu mendatang,” tegas Muniran.Ketidakadilan dan perilaku memang merupakan salah satu variabel utama  mendorong timbulnya konflik antaretnis di Kalbar. Namun kasus ini tak  berdiri sendiri. Apalagi peristiwayang sama sudah terjadi 12 kali di  wilayah tersebut. Bahkan berpotensi untuk meletus lagi di waktu-waktu mendatang.Syarif Ibrahim Alqadrie melihat kepemimpinan politik juga ikut memicu pertikaian. Pemimpin formal setempat, seperti gubernur maupun bupati dinilai belum mampu mengelola pluralitas etnik sebagai suatu kekuatan untuk memajukan kepentingan bersama. Sebaliknya, perbedaan yang ada diupayakan sedemikian rupa agar tidak rukun, sehingga dengan mudah diadu-domba untuk menimbulkan konflik horizontal. Strategi ini  merupakan bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan dan memperkuat  posisi kepemimpinan.Dalam teori konflik, jelas Syarif Ibrahim, kalau sebuah daerah atau  negara sering terjadi konflik, timbullah instabilitas keamanan dan sistem ketatanegaraan serta pemerintahan pun akan semakin lemah. “Keadaan demikian tentu sangat menguntungkan pemimpinnya. Kekuasaan tetap langgeng, dan semakin tidak tergoyahkan. Sebab konsentrasi warga lebih tertuju kepada bagaimana menjaga keamanan. Sebaliknya, kalau stabilitas keamanan terpelihara dengan baik, sebagian masyarakat pun akan menggoyang kedudukanpemimpinnya. Ini yang paling ditakuti para  pemimpin formal yang tidak merakyat,” jelas Syarif Ibrahim.Terlepas dari beragamnya pendapat soal latar belakang pertikaian etnis di Kalbar, namun satu hal yang pasti seluruh masyarakat selalu menginginkan ketenangan, kedamaian, persaudaraan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ini berarti, perlu dilakukan rekonsiliasi ke arah perdamaian yang abadi antarkelompok etnis yang  bertikai. Dengan demikian, segala macam dendam, permusuhan maupun  konflik batin lainnya yang masih bersemi dalam sanubari masyarakat segera dimusnahkan.Persoalannya, dalam rekonsiliasi menuntut keikhlasan, kejujuran dan rendah hati. Artinya, masing-masing kelompok yang bertikai harus jujur dan rendah hati mengakui kesalahanmasa lalu. Kemudian dengan ikhlas saling memberikan maaf kepada kelompok lainnya seraya berjanji takkan mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya. Rekonsiliasi ini tidak hanya dilakukan di tingkat elite kelompok  etnis. Tapi juga harus digelar di lingkungan masyarakat terkecil, seperti Rukun Tetangga (RT) sehingga melibatkan partisipasi serta dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Iklan